"Artinya, Industri pengolahan minyak di tanah air (bumi Melayu) Riau yakni Chevron sebagai salah satu produsen oil dan gas terbesar di Indonesia, dengan penggunaan harga sampai sekarang juga bersahabat bagi para pelaku usaha," sebutnya.

"Pemerintah dalam berbagai kesempatan mengklaim pengelolaan Blok Rokan oleh BUMD karena ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu alasannya, menurutnya, ini belum cukup alasannya Blok Rokan khususnya sangat memerlukan teknologi-teknologi eksploitasi terbaru dan terkini, yang punya itu hanya dimiliki Chevron," kata H Darmawi.   

Tantangan besar untuk bisa meningkatkan produksi oil dan gas, tapi ini tidak bisa dijadikan kambing hitam pemerintah karena infrastruktur sebenarnya sudah tersedia namun implementasi masih jauh dari harapan. Seperti yang dilakukan di Duri Utara memakai alat canggih berupa Duri Steam Flood/DSF (sistem injeksi uap). Lokasi ini merupakan penghasil minyak mentah terbesar sudah berdiri monumen produksi 2 miliar barrel dari perut bumi Mandau. 

"Fasilitas Steam Flood (DSF) milik Chevron beroperasi secara optimal dan dimanfaatkan daerah Bangko, Kabupaten Rohil (Kecamatan Manggala Jhonson) yang biaya Steam Flood ini jutaan dolar yang harus dikeluarkan perusahaan Chevron.

Kalaupun mau kembali dilakukan kebijakan pengelolaan minyak Blok Rokan BUMD, hal itu jangan dijalankan setengah-setengah karena akibatnya surplus susah diraih dan dugaan kebocoran bakalan kelihatan.

“Kontrak jangka panjang atau serapan hasil bisa nggak ditingkatkan, itu harus jelas dulu arahnya mau bagaimana. Jadi kesimpulannya, jangan mimpi BUMD di Riau mengelola Blok Rokan karena belum profesional,” tegas Darmawi.(azf)